LSM Olahraga: Pengembangan olahraga di Indonesia ‘kesalahan’


Jakarta – Ketua LSM Olahraga Indonesia, Michael A. Tani Wang, Sangat penting di Indonesia memiliki lembaga yang berfungsi untuk mengoreksi kebijakan tata kelola olahraga nasional. Dengan harapan, pelatihan atletik tidak menyesatkan.

Michael A. berkata: Tani Wang, Ketua LSM Indonesia Olah Raga di Jakarta, kemarin mengatakan: “Kebijakan olahraga yang diterapkan di tingkat nasional dan daerah dapat diperbaiki dan tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.”

Dikatakannya, LSM Olahraga Indonesia yang mengkoordinirnya sempat menyoroti sejumlah kebijakan olahraga yang dinilai menyesatkan. Ia mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya dapat berujung pada kehancuran pembangunan olahraga nasional jika tidak dikoreksi melalui lembaga-lembaga yang dapat mengungkapkan kesalahpahaman ini. Selanjutnya, Great Sports National Design (DBON) muncul.

Salah satu kebijakan yang menyesatkan, antara lain, adalah kebijakan yang berujung pada “kebiri” terhadap lembaga olahraga bernama KONI (Komisi Olahraga Nasional Indonesia) oleh negara.

Model kebiri adalah KONI diberikan tugas dan kewajiban sebanyak-banyaknya sesuai SKN (Sistem Keolahragaan Nasional), namun lembaga ini tidak diberi “peluru” yang layak oleh negara. Menurut Michael A Tani Wang, kebijakan seperti itu harus diperbaiki.

Menurutnya, KONI harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pelatih olahraga. Negara wajib memberikan fasilitas yang memadai kepada KONI Pusat sesuai dengan fungsinya sebagai pembina olahraga daerah di seluruh Indonesia.

Kebenarannya tidak.
Negara seolah turun tangan sendiri dalam berbagai olahraga. Memang ada pasal yang menyatakan bahwa negara adalah pembina, khususnya Pasal 13 UU SKN 2005. Menurutnya, pasal ini menyesatkan, menyesatkan dan salah besar.

“Di seluruh dunia, negara tidak pernah terlibat sebagai pelatih, tetapi negara berkewajiban membangun infrastruktur dan memfasilitasi LSM seperti KONI untuk menggantikan tangan negara untuk menjangkau dalam berbagai kegiatan pelatihan olahraga.
Hanya negara-negara komunis yang memiliki pelatihan olahraga yang disetujui negara. “Indonesia bukan negara komunis,” katanya.

Dikatakannya, sejak berlakunya UU SKN 17 tahun lalu (2005) hingga saat ini belum ada lembaga yang mampu membenahi kebijakan sesat seperti tersebut di atas. Berharap DPR RI mengoreksi, tapi tidak.

Dikatakannya, tugas KONI sangat mulia sebagaimana diatur dalam UU SKN Nomor 3 Tahun 2005. Tugasnya sesuai dengan Pasal 36 ayat 4 (a) antara lain membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional di bidang pembinaan, pembinaan dan pengembangan. prestasi olahraga tingkat nasional; (B). koordinasi suborganisasi utama olahraga, organisasi fungsional olahraga, serta komisi olahraga daerah dan komisi olahraga kabupaten/kota; (C). Menyelenggarakan pembinaan, pelatihan dan pengembangan prestasi olahraga sesuai dengan kewenangannya; persahabatan). Pelaksanaan dan koordinasi acara multi-olahraga di tingkat nasional.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka pembangunan olahraga nasional harus dikendalikan oleh lembaga KONI pusat, meskipun lembaga tersebut hanya berfungsi sebagai lembaga yang membantu pemerintah mengakses pelatihan. Menurut Michale A. Tani Wangge, jika negara ikut sebagai pembina, itu karena salah tafsir UU SKN atau salah paham.
Akibat pengebirian jenis ini, KONI yang dulunya lembaga “kuat”, kini menjadi lembaga “lemah”.

Saya ingin mengatakan bahwa KONI masih hidup tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Tentu ini hanya terjadi di KONI Instansi Pusat. Agak berbeda dengan KONI daerah karena KONI di kabupaten oleh pemerintah provinsi terus menyederhanakan fungsi KONI sebagaimana mestinya.

Mantan wartawan senior Suara Updates itu berharap ke depan Kemenpora bisa duduk bersama KONI dan KOI untuk membahas hal ini. Jangan sampai ketiga pemangku kepentingan olahraga (KONI, KOI dan Kemenpora) semuanya berstatus pelatih atletik. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Oleh karena itu, KONI pusat jangan dikebiri, tetapi perlu pendampingan agar KONI pusat tetap sehat dalam menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana mestinya. (Warsawa)