Ketua KONI DKI habis Desember 2021, Musyorda harus tepat waktu


Jakarta (Suara Karya): Awal Desember 2021, masa jabatan Laksamana TNI (Purn) Djamhuron P Wibowo, SE. Jabatan Ketua KONI DKI Jakarta telah berakhir. Kegagalan meraih juara umum pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX saja tidak bisa ditolerir.

Dalam tubuh KONI DKI Jakarta, terdapat beberapa jenjang kepengurusan di dalamnya, antara lain Wakil Presiden, Sehari-hari, Bimpres dan Direksi. Hal ini membuat komunitas olahraga berharap tidak hanya pemimpin yang diganti dari posisinya, tetapi direksi juga harus turun.

Roda KONI DKI diharapkan bisa diisi oleh tokoh-tokoh yang layak memajukan prestasi olahraga di ibu kota Jakarta. Tinggal beberapa hari lagi KONI Jakarta dilantik, komunitas olahraga mendesak segera diadakannya Musyorda KONI DKI Jakarta.

Pasalnya, jika ditunda dengan berbagai alasan, seperti persiapan tanggung jawab pada masa pendudukan KONI DKI dan pengiriman unit ke PON XX Papua tidak selesai, dikhawatirkan akan muncul persoalan kontradiktif.

Dengan pertimbangan tersebut, komunitas olahraga DKI mendesak KONI DKI Jakarta agar Musyorda tepat waktu. Mengingat persiapan PON XXI di Sumut dan Aceh, waktunya relatif singkat. Apalagi waktu pelaksanaan PON semakin maju karena bertepatan dengan jadwal Pilkada dan Pilpres yang akan berlangsung serentak pada tahun 2024.

Mengingat waktu persiapan PON XXI di Sumut dan Aceh yang sangat singkat, sudah sepatutnya Musyorda bisa dilaksanakan tepat waktu, maksimal Januari 2022.

Kegagalan meraih juara umum dua kali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016 dan Papua 2021 masing-masing bagi satuan DKI Jakarta tentu meninggalkan kenangan yang sangat pahit dan menyakitkan bagi insan olahraga di Ibu Kota Jakarta.

Secara umum, komunitas olahraga di DKI Jakarta berharap dapat meremajakan jajaran direksi, tidak hanya kepemimpinan atau ketua dewan KONI. Saat KONI gagal mempertahankan juara umum PON 2016, Ketua KONI DKI digantikan Djamhuron, sedangkan Direksi tetap tabah dan hasilnya sama pada PON XX Papua tahun 2021.

Kasus ini menjadi tanda tanya dan harus dievaluasi secara ekstensif. Namun, pada kenyataannya, dengan kepemimpinan yang kurang solid, ia tidak mampu menjawab alasan kegagalannya.

Bahkan KONI DKI Jakarta seolah mencari-cari alasan atau membela diri dengan mengatakan perolehan medali lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski yang kalah tetaplah pecundang, ia tidak mencari jawaban yang tidak memuaskan hati masyarakat Jakarta.

Semoga dengan kepengurusan baru dan kepemimpinan baru KONI mampu menjawab tantangan membawa DKI Jakarta kembali tampil sebagai juara umum PON XXI di Sumut dan Aceh. (Warsawa)